DPN Rekomendasikan UMP 2021 Tidak Naik

DPN Rekomendasikan UMP 2021 Tidak Naik

Katalis.net — Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 diusulkan tidak naik atau sama seperti UMP 2020. Hal ini sesuai dengan keputusan Dewan Pengupahan Nasional (DPN).

Menurut Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker), Ida Fauziah, pihaknya mempertimbangkan usul tersebut. Besaran UMP tahun depan tersebut mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan pengusaha dalam membayar upah pekerjanya di masa pandemi.

“Karena kalau kita paksakan mengikuti PP 78 atau mengikuti UU baru ini pasti akan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum provinsi,” kata Ida, Jumat (9/10/2020).

Meski begitu, Ida memastikan pihaknya akan memberikan perkembangan terbaru dan tetap mendengarkan masukan dari DPN.

Baca Juga

Ia menegaskan, penetapan UMP tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Namun, lantaran adanya kontraksi ekonomi di masa pendemi Covid-19, pemerintah dirasa perlu membuat kebijakan yang meringankan dunia usaha.

Penetapan upah minimum saat ini dirasa sulit dilakukan dengan formula saat kondisi normal. Dalam PP 78 Tahun 2019 , perhitungan penetapan UMP dilakukan peninjauan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Akibat dari pandemi covid-19 ini, pee kita minus, saya kira tidak memungkinkan bagi kita menetapkan secara normal sebagaimana peraturan pemerintah maupun sebagaimana peraturan perundangan-undangan,” jelas Ida.

Usulan UMP 2021 tidak naik disambut baik kalangan pengusaha.

“Ya betul, kami setuju (dengan rekomendasi Dewan Pengupahan),” ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Kamdani.

Menurut Shinta, hal tersebut mempertimbangkan kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan dari sisi arus kas akibat pandemi Covid-19. Akibatnya, pengusaha pun mengalami kesulitan untuk bisa mempertahankan usahanya.

“Malah ada banyak sektor yang sudah merumahkan karyawannya. Sementara pemulihan ekonomi butuh waktu dan kondisi pengetatan PSBB tentunya tidak membantu,” lanjut Shinta.

Menurutnya, bila formula penghitungan UMP 2021 mengikuti PP 78/2015 tentang pengupahan, maka pengusaha akan kesulitan untuk membayar upah tersebut.

Dalam Omnbus Law UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI, ketentuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) sebagaimana disebutkan Pasal 89 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dihapus.

Sebagai gantinya, pemerintah dan DPR menambahkan 5 pasal, yakni Pasal 88A, 88B, 88C, 88D, dan 88E.

Disebutkan, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

Upah minimum yang ditentukan oleh gubernur harus berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Syarat tertentu pengaturan upah minimum juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

Upah minimum kabupaten/kota harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Penetapan upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, pemerintah daerah harus menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum akan diatur dengan peraturan pemerintah. (Kompas)

Daftar UMP 2020

Berikut ini daftar UMP 2020 berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor B-M/308/HI.01.00/2019 yang ditujukan kepada gubenur se-Indonesia:

1. DKI Jakarta: Rp4.267.349
2. Papua: Rp3.516.700.
3. Sulawesi Utara: Rp3.310.723
4. Bangka Belitung: Rp3.230.022
5. Papua Barat: Rp3.134.600

6. Nangroe Aceh Darussalam: Rp3.165.030
7. Sulawesi Selatan: Rp3.103.800
8. Sumatera Selatan: Rp3.043.111
9. Kepulauan Riau: Rp3.005.383
10. Kalimantan Utara: Rp3.000.803

11. Kalimantan Timur: Rp2.981.378
12. Kalimantan Tengah: Rp2.903.144
13. Riau: Rp2.888.563
14. Kalimantan Selatan: Rp2.877.447
15. Maluku Utara: Rp2.721.530

16. Jambi: Rp2.630.161
17. Maluku: Rp2.604.960
18. Gorontalo: Rp2.586.900
19. Sulawesi Barat: Rp2.571.328
20. Sulawesi Tenggara: Rp2.552.014

21. Sumatera Utara: Rp2.499.422
22. Bali: Rp 2.493.523
23. Sumatera Barat: Rp2.484.041
24. Banten: Rp2.460.968
25. Lampung: Rp2.431.324

26. Kalimantan Barat: Rp2.399.698
27. Sulawesi Tengah: Rp2.303.710
28. Bengkulu: Rp 2.213.604
29. NTB: Rp2.183.883
30. NTT: Rp1.945.902

31. Jawa Barat: Rp1.810.350
32. Jawa Timur: Rp1.768.777
33. Jawa Tengah: Rp1.742.015
34. DI Yogyakarta: Rp1.705.000.

 

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *