Basic Income di Indonesia: Haruskah Dimulai Sekarang?

Basic Income
Ilustrasi Basic Income (Foto: ifse.ca)

Buruknya kinerja ekonomi Indonesia akibat pandemi COVID-19 berdampak pada pertambahan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Bank Dunia memprediksi jumlah penduduk miskin Indonesia akan bertambah sekitar 5,6 – 9,6 juta orang pada tahun ini.

Jumlah pengangguran di Indonesia juga diperkirakan akan meningkat akibat pandemi COVID-19. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 1,7 juta orang yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahkan menghitung ada sekitar 2 – 3,7 juta orang yang terkena PHK.

Untuk mengantisipasi dampak negatif dari COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan beberapa insentif, khususnya untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah telah meluncurkan beberapa program bantuan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, Kartu Pra Kerja, dan pemotongan tarif listrik.

Sejumlah bantuan yang telah dikeluarkan pemerintah ternyata dianggap tidak cukup untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari COVID-19, baik dari segi kebijakan maupun dari segi teknis. Pemerintah dikritik karena kebanyakan program bantuan merupakan program lama yang telah dilakukan sebelum terjadinya pandemi COVID-19, meskipun beberapa program telah mengalami perluasan dari segi jumlah anggaran maupun jumlah penerima bantuan. Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga dikritik karena menggunakan basis data lama yang masih kurang lengkap yang mengakibatkan banyaknya penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.

Salah satu hambatan dari penyediaan bantuan yang diberikan pemerintah adalah adanya persyaratan (conditionality) yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan untuk mendapatkannya. Sebagai contoh, syarat penerima PKH adalah keluarga miskin yang minimal memenuhi satu kriteria seperti adanya ibu hamil/nifas dan anak balita atau adanya anak usia 7 – 15 tahun yang bersekolah sebagai anggota rumah tangga.

Baca Juga

Dalam kasus krisis akibat pandemi, masyarakat yang berhak menerima bantuan kemungkinan besar lebih banyak dari yang telah ditargetkan oleh pemerintah melalui persyaratan tertentu, padahal mereka seharusnya layak mendapatkan bantuan. Terlebih jumlah masyarakat yang rentan serta miskin akibat pandemi menjadi sangat dinamis.

Karena itulah, sebuah ide lama kembali muncul dan menjadi semakin populer diperbincangkan sebagai cara efektif untuk memberikan jaminan sosial pada masa pandemi, yaitu universal basic income atau sering kali hanya disebut sebagai basic income.

Basic income memiliki karakter yang berbeda dibandingkan bantuan lainnya. Pertama, bentuk dari bantuan harus berupa uang tunai. Kedua, penerima bantuan adalah individu bukan keluarga ataupun komunitas. Ketiga, universality, artinya seluruh orang akan mendapatkannya. Keempat, unconditional, yaitu tanpa syarat yang mengikat. Kelima, bantuan diberikan secara periodik.

Dalam konteks pandemi, basic income memiliki banyak keunggulan dibandingkan program lain, terutama dalam hal kemudahan. Pemerintah tidak perlu memastikan masyarakat memenuhi persyaratan tertentu untuk memberikan bantuan karena semua orang akan mendapatkannya. Pemerintah juga tidak perlu melakukan monitoring karena setiap orang bebas menggunakan basic income secara lebih leluasa.

Sonny Mumbunan dari Basic Income Lab Universitas Indonesia mengatakan bahwa bantuan tunai dari pemerintah untuk semua orang dapat lebih menjamin masyarakat agar tetap tinggal di rumah selama pandemi. Pada akhirnya, basic income dapat memberikan andil agar kurva pandemi di Indonesia semakin melandai.

Bagi masyarakat kelas menengah, basic income pun bermanfaat untuk menjaga mereka agar tidak jatuh menjadi masyarakat rentan atau miskin. Basic income juga dapat menjamin seluruh masyarakat memiliki daya beli sehingga dapat memperbaiki sisi permintaan di tengah krisis yang sedang terjadi.

Namun, basic income juga masih mendapatkan banyak penentangan, khususnya mengenai layak atau tidaknya masyarakat kelas atas turut menerima bantuan. Dalam kondisi yang ideal, basic income yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kelas atas seharusnya akan kembali kepada negara melalui pajak yang mereka keluarkan. Sementara di Indonesia, kondisi perpajakan masih perlu dikelola dengan baik.

Banyak masyarakat kelas atas yang tidak membayar pajak. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 84,4 persen dari target dengan shortfall sebesar Rp 245,5 triliun. Hal ini menandakan redistribusi pendapatan yang diharapkan terjadi dari penerapan pajak masih belum terjadi.

Pemerintah juga harus memiliki kapasitas fiskal yang besar untuk membiayai seluruh penduduk. Contohnya, jika pemerintah ingin memberikan basic income sebesar Rp 1 juta kepada 270 juta penduduk Indonesia selama tiga bulan, pemerintah harus menyiapkan dana sebesar Rp 810 triliun. Sementara saat ini, pemerintah ‘hanya’ menganggarkan Rp 686,2 triliun untuk penanganan COVID-19 dan hanya 29,7 persennya yang digunakan untuk program bantuan sosial.

Masalah lainnya adalah adanya ketimpangan pendapatan dan inflasi daerah di Indonesia yang berpengaruh pada perbedaan Upah Minimum Regional (UMR) antar daerah. Pada tahun 2020, UMR Kota Jakarta dan Surabaya misalnya mencapai Rp 4,2 juta. Sementara itu, masih di Pulau Jawa, UMR Kabupaten Gunungkidul hanya sebesar Rp 1,7 juta. Perbedaan kondisi ekonomi di setiap daerah dapat menimbulkan ketidakadilan jika seluruh penduduk di Indonesia diberikan basic income dengan jumlah yang sama.

Jika ingin diterapkan di Indonesia sebagai bantuan di masa pandemi, kebijakan yang mungkin lebih sesuai adalah penyaluran basic income dengan syarat tertentu. Misalnya basic income untuk penduduk berusia 18 – 60 tahun atau penduduk dengan jenis kelamin wanita. Penentuan persyaratan ini tentu harus dengan berbagai pertimbangan, termasuk pertimbangan berapa jumlah bantuan yang diterima per bulannya.

Solusi lainnya adalah memperluas persyaratan untuk penerima bantuan tunai. Jika saat ini hanya keluarga miskin dengan kondisi tertentu yang diberikan bantuan PKH, pemerintah dapat melonggarkan persyaratannya, seperti bantuan tunai untuk seluruh keluarga miskin dengan pendapatan di bawah UMR.

Selain itu, pemerintah juga dapat mengalihkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur besaran basic income di setiap daerah serta menggunakan kapasitas keuangan daerah untuk menyalurkan basic income kepada penduduknya.

Penerapan basic income di Indonesia memang masih harus melalui berbagai pertimbangan yang matang. Namun, untuk menghadapi situasi pandemi yang luar biasa, pemerintah tidak boleh menggunakan kebijakan yang biasa-biasa saja.

Kanetasya Sabilla S.E., M.Sc.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *